BPJS TK Sinergi dengan Kejari Bandung

BPJS TK Sinergi dengan Kejari Bandung
BPJS TK Sinergi dengan Kejari Bandung

BANDUNG-Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK)

Cabang Bandung 1 bersama Kejaksaan Negeri Bandung, telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) yang dilaksanakan di kantor BPJS TK Jalan PHH Mustopa no 79. Hal itu dilakukan untuk mendukung dan menyukseskan program BPJS Ketenagakerjaan 2014 serta meningkatkan kedisiplinan perusahaan dalam menerapkan undang- undang ketenagakerjaan.

MoU ditandatangani Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandung 1 Darmadi dan Kepala Kejari Bandung Cahyo Aditomo, disaksikan oleh beberapa pihak Kejari Bandung beserta jajaran struktural BPJS TK Cabang Bandung 1.

Darmadi mengatakan penandatangan MoU bidang hukum merupakan yang pertama kalinya dengan Kejari Bandung untuk mensinergikan implementasi UU No. 24 tahun 2011.

“Tujuannya tidak lain adalah menangani bersama penyelesaian masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara yang dihadapi BPJS Cabang Bandung 1 terhadap beberapa perusahaan yang tidak mau mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan,” katanya.

Menurut dia, masih banyak perusahaan di Kota Bandung yang belum menjadi peserta BPJS

Ketenagakerjaan atau belum melaksanakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Perusahaan daftar sebagain (PDS) Upah, Perusahaan daftar sebagain tenaga kerja (PDS TK), dan tunggakan Iuran).

Dalam MoU tersebut, dijelaskan tentang penanganan permasalahan hukum bidang perdataan dan tata usaha Negara. Melalui perjanjian kerjasama tersebut diharapkan bisa meningkatkan fungsi dan peranan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan kesejahteraan bagi setiap pekerja.

“Manfaat lain dari kerja sama ini dapat menumbuhkan kesadaran bagi setiap pemberi kerja khususnya perusahaan dalam memberikan keamanan dan kenyamanan bagi tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaannya,
tambahnya”.

Kepala Kajari Bandung Cahyo Aditomo sangat menyambut baik langkah tersebut

. “Kami siap memberikan dukungan bantuan hukum kepada BPJS Ketenagakerjaan khususnya Cabang Bandung 1,” tegasnya.

Cahyo Aditomo menambahkan, dengan kerjasama ini maka dapat meningkatkan kinerja secara maksimal baik untuk pihak BPJS
Ketenagakerjaan maupun bagi pihak Kejari sendiri.

Kepala Bidang Pemasaran Formal, Boby Foriawan menambahkan kerjasama ini dilakukan sebagai langkah prefentif dan persuasif sebab masih banyak perusahaan yang bandel, yang tidak mau mendaftarkan tenaga kerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan.

“Padahal, sudah jelas, setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan tenaga kerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan, karena sudah diatur di UU No 24. Tahun 2011. Sementara pada Pasal 19 Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang BPJS telah mengamanatkan bahwa pemberi kerja wajib memungut iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya dan menyetorkan kepada BPJS, pemberi kerja wajib membayar dan menyetor iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS Ketenagakerjaan,” paparnya.jo

 

Baca Juga :