Dasar Hukum Berlakunya Hukum Perdata Eropa

Dasar Hukum Berlakunya Hukum Perdata Eropa
Dasar Hukum Berlakunya Hukum Perdata Eropa

 

Dasar Hukum Berlakunya Hukum Perdata Eropa

Dalam Undang-undang Dasar 1945, konstitusi RIS dan Undang-undang Dasar Sementara 1950 ada dimuat aturan peralihan. Salah satu maksud diadakannya aturan peralihan ini ialah untuk menjadi dasar berlakunya terus peraturan perundangundangan yang ada pada saat undang-undang dasar tersebut diberlakukan. Dengan demikian, kevacuman hukum dalam masyarakat dapat dilundari.

Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 menentukan:

Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undangundang Dasar ini”.

Kemudian Pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 juga menentukan:

Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-undang Dasar ini, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional Pusat”.

Berdasarkan Aturan Peralihan dalam Undang-undang Dasar 1945 itu, pada tanggal 10 Oktober 1945 Presiden mengadakan dan mengumumkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1945, yang bunyinya sebagai berikut:

 

“KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

untuk ketertiban masyarakat, bersandar atas Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal I I berhubung dengan
Pasal IV menetapkan peraturan sebagai berikut:
Pasal 1
Segala Badan-badan Negara dan peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang undang Dasar masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar tersebut”.
Pasal 2

“Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1945”.

Dalam penjelasan Peraturan pemerintah No. 2 Tahun 1945 ini disebutkan bahwa, diadakannya Peraturan Pemerintah tersebut adalah untuk lebih menegaskan berlakunya Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945.

Jadi, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 dan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1945, maka keadaan hukum perdata pada tanggal 17 Agustus 1945 diteruskan berlakunya di Indonesia. Bagaimana keadaan hukum perdata pada tanggal 17 Agustus 1945 itu?

Sebagaimana diketahui negara Indonesia pada waktu itu dijajah oleh Jepang, sehingga sebelum tanggal 17 Agustus 1945 berlaku peraturan-peraturan Pemerintah Balatentara Jepang. Untuk daerah Jawa dan Madura, Pemerintah Balatentara Jepang telah mengeluarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1942 tanggal 7 Maret
1942, dimana dalam Pasal 3 dinyatakan:

“Semua badan-badan Pemerintah dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari Pemerintah yang dahulu, tetap diakui sah buat sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan Pemerintah Militer”.

Sedangkan untuk daerah-daerah luar Jawa dan Madura ada badan-badan dan kekuasaan lain dari Balatentara Jepang yang tindakan-tindakannya dalam hal ini boleh dikatakan sama.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pada zaman Jepang pun tetap dilanjutkan berlakunya peraturan perundang-undangan dari zaman Hindia Belanda, yang sebenarnya tidak hanya mengenai hukum perdata, tetapi juga hukum-hukum bidang lain, seperti hukum pidana, hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan sebagainya.

Dengan adanya aturan-aturan peralihan tersebut di atas, maka segala peraturan hukum peninggalan Pemerintah Hindia Belanda dahulu (seperti IS, BW, WvK, dan sebagainya) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945.

Persoalannya sekarang adalah apakah Pasal-pasal 163 dan 131 IS sampai sekarang masih bisa dipertahankan berlakunya? Apakah jiwa pasal-pasal itu tidak bertentangan dengan Undang-undang
Dasar 1945 dan semangat serta suasana kemerdekaan Indonesia?

Yurisprudensi, praktek perundang-undangan dan doktrin, semuanya berkesimpulan dan sependapat bahwa pada tanggal 17 Agustus 19445, IS (indische Staatsregeling) sebagai kodifikasi hukum pokok ketatanegaraan sudah tidak berlaku lagi. Aturan-aturannya satu persatu dinilai, apakah sesuai atau bertentangan dengan semangat dan suasana kemerdekaan.

Sumber : http://orej.net/tips-cepat-belajar-bahasa-indonesia/