Hukum Perdata di Indonesia

Hukum Perdata di Indonesia
Hukum Perdata di Indonesia

Hukum Perdata di Indonesia

Hukum perdata di Indonesia sampai saat ini masih beraneka ragam {pluralistis). Masing-masing golongan penduduk mempunyai hukum perdata sendiri, kecuali bidang-bidang tertentu yang sudah ada unifikasi. Keanekaragaman hukum perdata di Indonesia ini sebenarnya sudah berlangsung lama. Bahkan, sejak kedatangan orang Belanda di Indonesia pada tahun 1959.
Keanekaragaman hukum ini bersumber pada ketentuan dalam Pasal 163 IS (Indische Staatsregeling) yang membagi

Penduduk Hindia Belanda berdasarkan asalnya atas tiga golongan yaitu:

  1. Golongan Eropa, ialah: (a) semua orang Belanda, (b) semua orang Eropa lainnya, (c) semua orang Jepang, (d) semua orang yang berasal dari tempat lain yang di negaranya tunduk kepada hukum keluarga yang pada pokoknya berdasarkan asas yang sama seperti hukum belanda, dan (e) anak sah atau diakui menurut undang-undang, dan anak yang dimaksud sub. b dan c yang lahir di Hindia Belanda.
  2. Golongan Bumiputra, ialah semua orang yang termasuk rakyat Indonesia Asli, yang tidak beralih masuk golongan lain danmereka yang semula termasuk golongan lain yang telah membaurkan dirinya dengan rakyat Indonesia asli.
  3. Golongan Timur Asing, ialah semua orang yang bukan golongan Eropa dan golongan Bumiputra.

Selanjutnya, dalam Pasal 131 IS dinyatakan bahwa bagi golongan Eropa

berlaku hukum di negeri Belanda (yaitu hukum Eropa atau hukum Barat) dan bagi golongan-golongan lainnya (Bumiputra dan Timur Asing) berlaku hukum adatnya masingmasing. Kemudian apabila kepentingan umum serta kepentingan sosial mereka menghendakinya, hukum untuk golongan Eropa dapat dinyatakan berlaku bagi mereka, baik seutuhnya maupundengan perubahan-perubahan, dan juga diperbolehkan membuat suatu peraturan baru bersama.

Berdasarkan ketentuan Pasal 131 IS

kodifikasi hukum perdata (Burgerlijk Wetboek) hanya berlaku bagi golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan. Bagi golongan Bumiputra dan Timur Asing berlaku hukum adat mereka masing-masing; kecuali sejak tahun 1855 hukum perdata Eropa diberlakukan
terhadap golongan Timur Asing selain hukum keluarga dan hukum waris.

Peraturan perundang-undangan Eropa yang dinyatakan berlaku bagi orang-orang Bumiputra (Indonesia) antara lain Pasal 1601-1603 (lama) B W tentang perburuhan (Stb. 1879 No. 256), Pasal 1788 – 1791 BW tentang hutang-piutang karena perjudian (Stb. 1907 No. 306) dan beberapa pasal KUHD yaitu sebagian besar Hukum Laut. (Stb. 1939 No. 570 jo No. 717).

Selanjutnya, ada beberapa peraturan yang secara khusus dibuat untuk orang-orang Indonesia asli (Bumiputra) seperti ordonansi perkawinan bangsa Indonesia yang beragama Kristen (Stb. 1933
No. 74), ordonansi tentang Maskapai Andil Indonesia yang disingkat dengan IMA (Stb. 1939 No. 569 jo 717 dan ordonansi tentang Perkumpulan Bangsa Indonesia (Stb. 1939 No 570 jo. No. 717).

Kemudian peraturan-peraturan yang berlaku bagi semua golongan misalnya undang-undang hak pengarang (Auteurswet tahun 1912), Peraturan umum tentang koperasi (Stb. 1933 No.1 Ibid. 2 Peraturan yang berlaku sekarang tentang hak cipta ini adalah Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Selanjutnya, orang-orang bukan golongan Eropa dapat dengan sukarela

menundukkan diri kepada hukum perdata Eropa yang diatur dalam peraturan yang termuat dalam Stb. 1917 No. 17, yang diberi nama dengan “Regeling nopens de Vrijwillige Onderwerping aan het Europeesch Privaatrecht” (Peraturan mengenai penundukan diri dengan suka rela kepada hukum perdata Eropa). Peraturan ini mengenal empat macam penundukan diri, yaitu penundukan kepada seluruh hukum perdata Eropa (yang diatur dalam Pasal 1 – 17), penundukan kepada sebagian hukum perdata Eropa (yang diatur dalam Pasal 18 – 25), penundukan diri pada perbuatan hukum tertentu (yang diatur dalam Pasal 29). Penundukan diri yang terakhir inilah yang paling banyak terjadi dalam praktek. Pasal 29 peraturan penundukan diri tersebut menentukan, jika seseorang bangsa Indonesia asli melakukan suatu perbuatan hukum yang tidak dikenal atau tidak ada diatur dalam hukumnya sendiri, ia dianggap secara diam-diam menundukkan dirinya pada hukum perdata Eropa. Misalnya, menandatangani aksep (surat kesanggupan untuk membayar sejumlah uang), menandatangani wesel, menandatangani perjanjian asuransi, dan sebagainya.

Sumber : http://www.tricastservices.com/tips-cerdas-mendidik-bayi-agar-pintar/