Marhaenisme Sebagai Metodologi Pemikiran Soekarno

Marhaenisme Sebagai Metodologi Pemikiran Soekarno
Marhaenisme Sebagai Metodologi Pemikiran Soekarno

Sekilas tentang Sejarah Marhaenisme

Marhaenisme adalah salah satu pemikiran yang dihasilkan oleh Soekarno setelah ia melihat realitas sosial, ekonomi dan masyarakat di Nusantara yang dijajah oleh Belanda. Marhaenisme adalah sebagai ideologi perjuangan, dan bukan sebagai filsafat.

Secara khusus, Soekarno tidak pernah menguraikan apa yang dinamakan Marhaenisme dalam satu tulisan atau satu buku yang memang benar-benar membahas tentang Marhaenisme. Pada 4 juli 1927, Soekarno, dengan dukungan enam kawan dari Aglemeene Studie Club, mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI).[1] Partai baru ini adalah partai yang menggunakan pertama kali Marhaenisme sebagai asas politiknya. Dengan asas itu, PNI berhasil menggerakkan kaum Marhaen Indonesia yang meliputi hampir 90 persen rakyat untuk menggoyangkan kekuasaan kolonial Belanda.

 

Uraian mengenai Marhaenisme tersebar dalam berbagai tulisan

dan istilah Marhaen juga sudah ada pada waktu Indonesia Menggugat.[2] Dari berbagai tulisan mengenai Marhaenisme, salah satu yang menjadi rujukan adalah tulisan Soekarno dalam Fikiran Ra’jat pada tahun 1933 dengan judul Marhaen dan Proletar yang pada akhirnya dimuat dalam kitab Dibawah Bendera Revolusi (DBR) Jilid I.[3] Tulisan tersebut mengulas hasil Konferensi Partai Indonesia (Partindo) di Mataram pada Tahun 1933. Adapun butir hasil konferensi tersebut adalah sebagai berikut:

 

Marhaenisme, yaitu sosio-nasionasionalisme dan sosio-demokrasi.

Marhaen yaitu kaum proletar Indonesia, kaum tani Indonesia yang melarat dan kaum melarat Indonesia yang lain-lain.
Partindo memakai perkataan Marhaen, dan tidak proletar, oleh karena perkataan proletar sudah termaktub di dalam perkataan Marhaen, dan oleh karena perkataan proletar juga diartikan bahwa kaum tani dan lain-lain kaum yang melarat tidak termaktub di dalamnya.
Karena Partindo berkeyakinan, bahwa di dalam perjuangan, kaum melarat Indonesia lain-lain itu harus menjadi elemen-elemennya (bagian-bagiannya), maka partindo memakai perkataan Marhaen itu.
Di dalam perjuangan Marhaen itu, Partindo berkeyakinan, bahwa kaum proletar mengambil bagian yang besar sekali.
Marhaenisme adalah azas yang menghendaki sususan masyarakat dan sususan negeri yang di dalam segala halnya menyelamatkan Marhaen.
Marhaenisme adalah pula cara perjuangan untuk mencapai susunan masyarakat dan susunan negeri yang demikian itu, yang oleh karenanya, harus suatu cara perjuangan yang revolusioner.
Jadi marhaenisme adalah cara perjuangan dan azas yang menghendaki hilangnya tiap-tiap kapitalisme dan imperialisme.

Marhaenis adalah

tiap-tiap orang bangsa Indonesia, yang menjalankan marhaenisme.

Perkataan Marhen didapatkan ketika Soekarno berkeliling mengayuh sepeda tanpa tujuan, sambil berpikir. Tiba-tiba Soekarno telah sampai di bagian selatan kota Bandung di wilayah pertanian yang padat di mana para petani bekerja di sawahnya yang sempit, dengan kurang dari sepertiga hektar. Gambaran yang khas ini membuat Soekarno ingin manjadikannya sebagai perlambang dari rakyatnya. [4] Seorang Marhaen adalah orang yang memiliki alat produksi yang sedikit, orang kecil dengan milik kecil, dengan alat-alat kecil, sekedar cukup untuk dirinya sendiri. Kaum Marhaen yang puluhan juta jiwa, yang sudah dimelaratkan, bekerja bukan untuk orang lain dan tidak ada orang bekerja untuk dia. Tidak ada penghisapan tenaga seseorang oleh orang lain. Marhenisme adalah Sosialisme Indonesia dalam praktik.

Marhaenisme adalah lambang dari penemuan kembali kepribadian nasional Indonesia. Begitu pun nama tanah air Indonesia harus menjadi lambang. Perkataan ‘Indonesia’ berasal dari seorang ahli purbakala bangsa Jerman bernama Jordan, yang belajar di negeri Belanda. Studi khususnya mengenai rangkaian kepulauan Indonesia. Karena kepulauan ini secara geografis berdekatan dengan India, dia menamakan ‘Kepulauan dari India’. Nesos adalah bahasa Yunani untuk perkataan pulau-pulau, sehingga menjadi Indus-nesos yang akhirnya menjadi Indonesia.[5]

Masyarakat Indonesia masih merupakan masyarakat yang miskin dan feodal. Mayoritas rakyat Indonesia adalah para petani kecil. Marhaenisme menginginkan sebuah masyarakat yang adil dan bahagia. Dengan demikian, marhaenisme adalah ajaran yang berjuang untuk mencapai masyarakat semacam itu, yaitu masyarakat sosialis yang sesuai dengan prinsip gotong-royong.[6]

Dalam pidato pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyebutkan sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi, sebagai bagian dari Trisila bersamaan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pidato tersebut, Soekarno menawarkan Trisila atau Ekasila, yaitu gotong royong sebagai alternatif dari Pancasila untuk digunakan sebagai landasan dasar filosofis (philosofische grondslag) dari Indonesia yang merdeka.[7] Cita-cita Marhaenisme hanya bisa diwujudkan dalam sebuah negara demokratis yang merdeka. Oleh karena itu, perjuangan Marhaenisme didasarkan atas demokrasi sosial dan menolak semua bentuk kediktatoran.[8]

Tema-tema Pokok dalam Marhaenisme

Dengan mengambil hasil kongres Partindo tahun 1933, di mana Soekarno menyatakan persetujuannya terhadap butir-butir tersebut di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pokok pikiran dan tema utama dalam Marhaenisme adalah sebagai berikut:

Doktrin pokok dari Marhaenisme adalah sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi.
Tujuan dari Marhaenisme adalah menghilangkan kapitalisme dan imperalisme.
Basis massa perjuangan Marhaenisme adalah kaum buruh (proletar), petani kecil, dan kaum yang tertindas secara ekonomi.
Bidang perjuangan Marhaenisme adalah pada bidang ekonomi, sosial-budaya dan politik.
Marhaenisme merupakan azas sekaligus cara perjuangan.
Marhaenisme bersifat revolusioner.
Sosio-Nasionalisme dan Sosio-Demokrasi

Tentang sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi, Soekarno mencoba menguraikan dan merunut pemikirannya mengenai apa yang dimaksudkannya sebagai sosio-nasionalisme dengan sosialisme atau mengaitkan sosialisme.Untuk menguraikan kedua hal tersebut, harus terlebih dahulu menguraikan satu persatu apa itu nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme.

Soekarno menggunakan kata nasionalisme merujuk pada istilah yang juga digunakan oleh para ahli dari Eropa Barat, seperti Ernest Rennan, Otto Bauer maupun Karl Haushoffer.[9] Nasionalisme diartikan sebagai paham kebangsaan, yaitu paham, pendapat, atau pikiran yang menghendaki adanya kehidupan bersama di antara sekelompok individu yang menganggap diri mereka memiliki suatu identitas yang menjadi sebab dari adanya kemauan untuk hidup bersama dan menjadi sebab pula dari perbedaan dengan kelompok individu yang lain.

Selanjutnya Bung Hatta memilah-milah kebangsaan dalam 3 (tiga) kategori: kebangsaan cap (para) ningrat, kebangsaan cap (para) intelektual, dan kebangsaan cap rakyat. Kategorisasi dalam berbagai cap tersebut didasarkan pada kriteria siapa yang memiliki kekuasaan dan kepentingan siapa yang didahulukan dalam Indonesia merdeka. Nasionalisme Indonesia adalah kebangsaan cap rakyat. Maka dari itu kata Bung Hatta, kebangsaan dan kerakyatan adalah sebagai dua sepasang (dua sejoli).[10]

Nasionalisme Indonesia sejiwa dengan social conscience of man (budi nurani sosial manusia) karena Indonesia hanya satu bagian kecil saja dari dunia. Dengan begitu nasionalisme Indonesia tidak mudah terjebak dalam nasionalisme sempit atau chauvinis karena nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme.[11] Maka nasionalisme Indonesia merupakan nasionalisme yang menjadi bagian dari perjuangan umat manusia di dunia untuk membebaskan diri dari penjajahan yang bertujuan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Pada titik inilah nasionalisme yang ada di Indonesia menjadi Sosio-nasionalisme.

Terkait demokrasi, Soekarno menekankan mengenai pendapatnya bahwa demokrasi yang ada di Indonesia bukanlah demokrasi ala Barat. Secara umum, demokrasi ala Barat yang dirujuk oleh Soekarno adalah demokrasi parlementer. Begitu pun dengan demokrasi presidensil ala Barat, khususnya pada sisi ekonomi, di mana masih terdapat ketidakadilan penguasaan sumber daya ekonomi pada demokrasi ala Barat, baik parlementer maupun presidensil.

Demokrasi yang ada di Indonesia, menurut Soekarno, bukanlah demokrasi yang bertumpu pada kekuatan mayoritas karena selama berabad-abad negeri Indonesia hidup dengan kebiasaan asli berupa musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan yang bermuara pada kebijakan negara dan pemerintah. Demokrasi ini adalah perundingan demokratis model Asia. Sebagai seseorang yang meyakini bahwa kekuatan terletak dalam pemerintahan atas dasar perwakilan karena Indonesia bukan hanya untuk satu orang atau satu golongan tetapi Indonesia buat semua, satu buat semua, semua buat satu.

Demokrasi Indonesia tidak hanya dalam persamaan politik semata, tetapi demokrasi sosial dan demokrasi ekonomi. Satu dunia baru didalam mana terdapat kesejahteraan bersama, yang berarti keadilan sosial. Hal inilah yang dinamakan sebagai sosio-demokrasi.[12]

Tentang sosialisme, kita tidak mudah mengatakan kapan sosialisme mula-mula muncul. Sebagian orang mengatakan bahwa negara kesemakmuran yang ideal seperti yang dikemukanan Plato dalam bukunya Republika adalah sosialis.[13] Sosialisme berasal dari bahasa yunani Comrade yang berarti saudara.[14] Sosialisme sebagai suatu kekuatan politik yang penting dapatlah dikatakan timbul sebagai akibat dari kapitalisme industri modern.[15]

Mengenai situasi dan kondisi ekonomi yang ideal menurut Soekarno, ia merujuk pada sosialisme. Menurutnya, sosialisme adalah suatu kecukupan yang wajar yang disokong oleh dunia modern yang sudah di kolektivisasi.[16] Sosialisme adalah aliran pemikiran ekonomi yang berakar pada pemikiran yang diungkapkan oleh Karl Marx. Dalam perkembangannya, pemikiran Karl Marx ini kemudian memunculkan pula berbagai pemikiran dan praktek ekonomi seperti Komunisme (Marxisme yang ditafsirkan dan digabungkan dengan pemikiran Lenin sehingga dikenal sebagai Marxisme-Leninisme), Anarkisme (Marxisme yang dikembangkan oleh Bakunin), Kolektivisme (Marxisme yang dikembangkan oleh Proudhon).[17] Soekarno menggunakan marxisme sebagai pisau analisis atau denk methode (metode berpikir), khususnya mengenai Historis Materialisme, tetapi Soekarno tidak menggunakan teori perjuangan kelas dalam Marxisme.[18] Jadi, sosialisme yang dikemukakan oleh Soekarno adalah hilangnya situasi dan kondisi penghisapan secara ekonomi, yaitu imperialisme dan kapitalisme.

Sumber : http://devitameliani.blog.unesa.ac.id/jam-tangan-pengukur-tensi