Sebut NU Ormas Radikal, Sejumlah Buku Sekolah Direvisi

Sebut NU Ormas Radikal, Sejumlah Buku Sekolah Direvisi
Sebut NU Ormas Radikal, Sejumlah Buku Sekolah Direvisi

Dunia pendidikan kembali dihebohkan dengan munculnya buku panduan belajar tematik terpadu kurikulum 2013 (K-13) untuk kelas V Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang menyebut organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU), sebagai salah satu organisasi radikal.

Oleh karena itu, PBNU meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) untuk bertanggung jawab atas persoalan ini. Sebab, potensi mudarat yang ditimbulkan sangat besar sehingga harus diambil langkah cepat untuk menyikapinya.

Merespons hal tersebut, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Kabalitbang

) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Totok Suprayitno mengatakan, Kemdikbud segera menghentikan peredaran buku pelajaran tematik terpadu kurikulum 2013 tema 7 berjudul Peristiwa dalam Kehidupan. Kemudian Kemdikbud akan segera melakukan revisi dengan melibatkan para pakar yang relevan di dalam prosesnya.

“Nanti Kapuskurbuk (Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan, red) akan mengkoordinir pelibatan pakar-pakar yang relevan,” ujar Totok usai melakukan pertemuan dengan beberapa perwakilan organisasi dan lembaga masyarakat NU di Gedung Kemdikbud Jakarta, Rabu (6/2) petang.

Lanjut dia, Kemdikbud terus melakukan penguatan ekosistem perbukuan nasional dalam rangka penyempurnaan kualitas buku pelajaran. Apresiasi diberikan salah satunya kepada NU atas peran aktifnya memberikan masukan atas isi buku pelajaran kepada Kemdikbud.

“Memang kita selalu terbuka, Ini hal biasa, proses pembelajaran di dalam penulisan buku

dengan melibatkan masyarakat luas, yaitu para pembaca. Alhamdulillah organisasi besar seperti NU ini peduli dengan isi buku. Ini perlu diapresiasi,” jelasnya.

Dijelaskan Totok, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 8 Tahun 2016, bagian isi pada buku teks pelajaran wajib memenuhi aspek materi, aspek kebahasaan, aspek penyajian materi, dan aspek kegrafikaan. Masyarakat diharapkan dapat melaporkan dan memberikan kritik, komentar, serta masukan terhadap buku yang digunakan oleh satuan pendidikan.

“Buku yang sudah rilis dimungkinkan adanya kekurangtepatan. Untuk itu, k

eterlibatan masyarakat atau para pembaca itu sangat diperlukan untuk memberikan masukan,” kata Totok.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Masduki Baidlowi menuturkan tujuan pertemuan NU dengan Kemdikbud adalah untuk melakukan klarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berlarut di masyarakat.

 

Sumber :

https://www.anythingbutipod.com/sejarah-g30s-pki/