JPPI Gelar Konsolidasi Dukung Indonesia Wujudkan Pendidikan Berkeadilan

JPPI Gelar Konsolidasi Dukung Indonesia Wujudkan Pendidikan Berkeadilan
JPPI Gelar Konsolidasi Dukung Indonesia Wujudkan Pendidikan Berkeadilan

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji

membuka resmi kegiatan Konsolidasi Jaringan dan Workshop Program 2018, Rabu (28/3) di Jakarta. Menganbil tema kunci, “Akses Pendidikan 12 tahun yang Inklusif, Berkualitas dan Berkeadilan”, Workshop sedikitnya dihadiri oleh unsur pimpinan dari 22 (dua puluh dua) lembaga/organisasi prodemokrasi yang peduli pendidikan, para pengurus dan staf pelaksana JPPI.

Dalam sambutannya Ubaid Mantraji menekankan strategi implementasi program 2018, forum digelar guna memperjuangkan isu-isu pendidikan yang dinilai relevan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh lembaga jaringan.

“ Bagaimana supaya program-program yang dijalankan dapat dilakukan dengan baik,

mulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaporan komprehensif”, demikian Ubaid.

Ubaid menambahkan, ada agenda penting yang harus didiskusikan , terutama terkiat dengan kegiatan kegiatan Global Action Week (GAWE) dan persiapan pemantauan Penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2018.

Sejauh ini, persiapan Global Action Week (GAWE) dan persiapan pemantauan Penerimaan

peserta didik baru (PPDB). Untuk itu, tentu ini membutuhkan gerakan bersama dan konsolidasi dengan seluruh jaringan. Bagaimana semua kegiatan ini dapat disipakan dengan baik dan dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan.

Sementara Ketua Pengurus Darmanto meminta semua proses terkait implementasi program JPPI selaras dengan hasil konsolidasi, organisasi jaringan dinilai cukup proaktif dan berharap program terkait terwujud sesuai yang direncanakan.

Pada tahun 2018, New Indonesia kembali dipercaya CSEF untuk melaksanakan sejumlah program advokasi wajib belajar 12 tahun. Program ini merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya, 2016-2017.

Prioritas Program

Beberapa agenda prioritas JPPI selama 2018 antara lain, Advokasi kebijakan dan anggaran pendidikan untuk pemerintah di tingkat nasional dan lokal, Aktif dalam melakukan kampanye di media dan jaringan di Tingkat Nasional, Regional dan Global, serta Memperkuat kerja advokasi kebijakan pendidikan dengan anggota jaringan dan bukan anggota.

 

Baca Juga :