JPPI-UNESCO Jajaki Kemitraan Jangka Panjang

JPPI-UNESCO Jajaki Kemitraan Jangka Panjang
JPPI-UNESCO Jajaki Kemitraan Jangka Panjang

Delegasi Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) dipimpin Koordinator Nasional Ubaid Matraji dan staf baru-baru ini bertemu dengan jajaran pejabat UNESCO di Jakarta ((6/9/2017). Dalam pertemuan tersebut JPPI mempresentasikan sejumlah agenda prioritas, salah satunya komitmen mendorong Indonesia mewujudkan Wajib Belajar 12 Tahun guna terwujudnya pendidikan yang lebih adil dan berkualitas yang diperoleh warga negara.

Koordinator Seknas JPPI Ubaid Matraji menekankan komitmen JPPI mendukung para pemangku kepentingan regional-global guna mewujudkan peta jalan pendidikan nasional yang berkelanjutan , mendorong pemerintah daerah proaktif terkait program prioritas pendidikan selaras dengan Target Pembangunan Berkelanjutan SDGs yang dimandatkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa PBB.

Sebelumnya, JPPI memaparkan sedikitnya ada beberapa hal tatangan pendidikan Indonesia, yang dinilai masih rendah , tentang kualitas guru (availability), sekolah yang belum ramah anak (acceptability), serta pendidikan atau akses bagi kelompok-kelompok marginal (adaptability), termasuk masalah-masalah kekerasan, verbal (bullying) maupun kekerasan fisik.

Indonesia Dewan Eksekutif UNESCO

Baru-baru ini, Indonesia berhasil terpilih sebagai Anggota Executive Board atau Dewan Eksekutif

UNESCO periode 2017-2021, dalam pemilihan yang dilaksanakan di sela-sela Sidang Umum ke-39 negara anggota UNESCO di Paris, Perancis, pada hari Rabu 8 November 2017.

Dalam pemilihan yang berlangsung tertutup tersebutd seperti dikutip Liputan6com, Indonesia berhasil mengantongi 160 suara dan mendapatkan peringkat 3 pada Grup Asia Pasifik.

Indonesia bersama dengan India, Jepang, China, Filipina, dan Bangladesh terpilih untuk duduk sebagai Anggota EB UNESCO periode 2017-2021 di Kelompok Asia Pasifik. Demikian menurut rilis yang diterima Liputan6.com dari Kementerian Luar Negeri RI, Jumat (10/11/2017).

“Terpilihnya Indonesia sebagai anggota EB UNESCO periode 2017-2021 akan memberi ruang strategis

bagi Indonesia untuk berkontribusi menentukan standard setting yang dilakukan UNESCO,” kata Duta Besar RI untuk UNESCO Hotmangaradja Pandjaitan.

Selain itu, presensi Indonesia di EB UNESCO juga dapat memberikan keuntungan strategis bagi kepentingan nasional. Karena, sebagai anggota EB, Indonesia memiliki kesempatan untuk lebih menyuarakan kepentingannya dan ikut menentukan putusan-putusan UNESCO.

Hal ini juga sejalan dengan besarnya kepentingan Indonesia dalam bidang kerja UNESCO,

utamanya di isu pendidikan dan kebudayaan.

Kemenangan Indonesia ini tak lepas dari capaian dan diplomasi Indonesia di UNESCO dan upaya penggalangan dukungan yang intensif baik oleh seluruh unsur Pemerintah, terutama Perwakilan RI.

 

Sumber :

http://syifa.student.ittelkom-pwt.ac.id/tata-cara-masbuk/